Rokan Hilir | Pena Silalahi
Sejumlah pemuda di Kabupaten Rokan Hilir mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, serta aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hilir.
Desakan tersebut muncul karena dugaan adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja Diskominfo pada rentang tahun 2021 hingga 2024.
“Kami meminta kepada Kejati Riau, Polda Riau, dan APH lainnya agar segera turun tangan memeriksa anggaran belanja Dinas Kominfo Rokan Hilir. Kami mencium adanya kejanggalan serta dugaan kuat terjadinya penyelewengan anggaran,” ujar salah satu perwakilan pemuda dalam keterangan kepada media.
Para pemuda ini menilai, permintaan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dipidana.
Mereka juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara dan meminta pertanggungjawaban dari pejabat publik.
“Kami tidak ingin praktik korupsi dibiarkan terjadi dan merugikan daerah maupun masyarakat. Bila perlu, lakukan audit menyeluruh dan tindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, para pemuda tersebut menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan dari Kejati maupun APH lainnya, kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak penegakan hukum yang tegas dan transparan,” tegasnya.
Red by Jimmy